Pada hari Kamis, 13 November 2025, aparatur dan lembaga Desa Lung Gafid menghadiri kegiatan sosialisasi penyuluhan hukum yang bertempat di Kantor PKK Kabupaten Malinau. Kegiatan ini difasilitasi oleh Kecamatan Mentarang Hulu bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Malinau, dengan menghadirkan narasumber dari Kejaksaan.

    Penyuluhan hukum menjadi langkah penting dalam meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan terhadap hukum bagi pemerintah desa. Melalui kegiatan ini, pemerintah desa memperoleh pemahaman mengenai ketentuan yang mengatur tata kelola pemerintahan, pengelolaan keuangan, serta pelayanan kepada masyarakat. Dengan meningkatnya literasi hukum di tingkat desa, diharapkan setiap kebijakan dan tindakan pemerintah desa dapat berjalan sesuai ketentuan sehingga tercipta tata pemerintahan yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel.

    Materi penyuluhan mencakup tiga aspek utama. Pertama, hukum perdata, yang mengatur hubungan hukum antar individu, termasuk hak dan kewajiban dalam perjanjian, penyelesaian sengketa, serta perlindungan hak masyarakat. Pemahaman terhadap hukum perdata membantu pemerintah desa dan warga menyelesaikan persoalan secara sah, mencegah konflik, dan menjaga ketertiban sosial.

    Kedua, penyuluhan membahas pengelolaan aset desa. Aparatur desa diberikan pemahaman mengenai tata cara pencatatan, pemanfaatan, pemindahtanganan, serta pengamanan aset agar tidak terjadi penyalahgunaan. Pengelolaan aset yang tertib penting untuk mencegah kehilangan, kerusakan, maupun penyimpangan lainnya.

    Ketiga, penyuluhan menekankan pengelolaan keuangan desa dan pencegahan korupsi. Materi meliputi prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta kewajiban mengikuti prosedur perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan APBDes. Pemahaman ini diperlukan untuk mencegah tindakan penyelewengan seperti penyalahgunaan dana, mark-up anggaran, maupun pengeluaran tanpa bukti yang sah.

    Melalui penyuluhan ini, pemerintah desa dan masyarakat diharapkan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai aturan yang berlaku. Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan hukum akan mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan, aman, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan bersama.

 Penulis : Cici Kirani